SULSEL.PUSARAN.ONLINE-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) masih menunggu arah kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan anggaran pendidikan nasional dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp820,9 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan program pendidikan dari pemerintah pusat. Namun, Pemprov Sulsel belum menentukan langkah lebih jauh sebelum kebijakan strategis Kementerian Pendidikan terkait penggunaan anggaran tersebut ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan sejumlah program pemerintah pusat yang telah berjalan berpeluang kembali dilanjutkan pada 2027.
Di antaranya bantuan digitalisasi pendidikan melalui TV Smart, revitalisasi sekolah, hingga program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan penataan guru.
“Kalau kita menunggu Kementerian Pendidikan, mungkin ada arah kebijakan strategis terkait pendidikan atau melanjutkan program Pak Prabowo ini. Ada bantuan TV Smart, revitalisasi sekolah, dan mungkin hal-hal lain terkait kesejahteraan guru serta penataan guru,” ujar Iqbal, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, Pemprov Sulsel akan menyesuaikan pengelolaan anggaran daerah dengan kebijakan pemerintah pusat apabila terdapat perubahan maupun peningkatan proporsi anggaran untuk sektor pendidikan.
“Jadi kami tunggu saja kebijakan-kebijakan dari pusat. Kalau nanti ada relokasi anggaran atau proporsinya meningkat, itu akan disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan anggaran di provinsi,” jelasnya.
Di tingkat daerah, Iqbal memastikan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses tetap menjadi prioritas. Perhatian khusus diarahkan pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemprov Sulsel, kata dia, ingin memastikan sekolah di kawasan tersebut memiliki ruang kelas serta fasilitas yang representatif sehingga kesenjangan akses pendidikan dapat ditekan.
“Kalau kami di provinsi, insyaallah akan meningkatkan mutu pendidikan dan seluruh akses pendidikan di sekolah-sekolah kita, termasuk di daerah 3T, agar memiliki kapasitas dan ruang kelas yang representatif,” katanya.
Untuk memperbesar peluang mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Sulsel juga tengah membenahi basis data sekolah. Data tersebut dinilai penting agar kebutuhan setiap sekolah dapat tergambar secara faktual.
Iqbal menyebut terdapat 524 sekolah yang menjadi perhatian dalam proses pembenahan data tersebut.
“Kami menyiapkan semua sekolah untuk memperbaiki data, termasuk Dapodik, supaya kebutuhan sekolah betul-betul terinformasikan sesuai kondisi riil yang ada sekarang,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh 524 sekolah tersebut dapat memperoleh dukungan program pemerintah pusat sesuai kebutuhan masing-masing.
Khusus wilayah 3T, Pemprov Sulsel menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pembangunan unit sekolah baru, penguatan jaringan internet hingga pemenuhan kebutuhan guru.
Sekolah yang belum memiliki akses pendidikan memadai akan dipetakan untuk mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan.
“Kawasan 3T kita benahi. Sekolah yang memang harus dibangunkan unit baru, kita bangunkan. Kalau ada keterbatasan jaringan internet, kita bantu dengan jaringan internet. Kekurangan guru akan kita atasi dengan memberdayakan guru-guru yang ada di sana,” jelas Iqbal.
Selain pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas, Pemprov Sulsel juga menyiapkan dukungan agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki akses terhadap pendidikan.
